Kegiatan

Kegiatan yang dilaksanakan pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan tidak lepas dari tugas pokok dan fungsi yang ada berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2011. Kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan di Bagian Hukum dan Perundang-undangan antara lain :

  1. menyiapkan bahan penyusunan Program Legislasi Daerah;
  2. menyiapkan rancangan peraturan daerah dan meneliti produk hukum daerah lainnya;
  3. menyusun konsep keterangan Bupati terhadap rancangan peraturan daerah yang akan dibahas di DPRD;
  4. menyusun jawaban Bupati terhadap pemandangan umum dan pendapat akhir DPRD;
  5. mengikuti perkembangan hukum pada umumnya yang menyangkut tugas pemerintah daerah;
  6. menelaah dan mengevaluasi pelaksanaan produk hukum daerah;
  7. menyusun program kerja dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sub. Bagian Perundang-undangan; dan
  8. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
  9. menyusun konsep pembinaan dan penyuluhan yang berkaitan dengan hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;
  10. mempelajari masalah sengketa hukum dan hal-hal lain yang terkait dengan Hukum Tata Usaha Negara;
  11. menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang menyangkut bidang tugas pemerintah daerah;
  12. memberikan bantuan hukum didalam dan diluar pengadilan kepada pegawai dalam lingkungan pemerintah daerah yang tersangkut perkara dalam hubungan kedinasan;
  13. memberikan pelayanan konsultasi di bidang hukum dan HAM kepada masyarakat yang membutuhkan;
  14. menyusun program kerja dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sub. Bagian Bantuan Hukum dan HAM; dan
  15. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
  16. melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan dan produk-produk hukum lainnya;
  17. menyusun konsep jaringan dokumentasi, informasi hukum pemerintah daerah dan mengklasifikasikannya menurut tahun serta materinya;
  18. menyusun konsep katalog hukum dari peraturan perundang-undangan pusat dan pemerintah daerah;
  19. menyusun konsep kodifikasi produk hukum pusat maupun daerah   dan mengklasifikasikan menurut tahun dan materinya;
  20. mendokumentasikan produk-produk hukum pusat maupun daerah;
  21. mengundangkan, menerbitkan lembaran daerah dan tambahan lembaran daerah;
  22. melaksanakan publikasi produk hukum daerah;
  23. menyusun program kerja dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sub. Bagian Pengkajian dan Dokumentasi Hukum; dan
  24. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.