TUPOKSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas , Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan, maka tugas Pokok dan Fungsi Bagian Hukum dan perundang-undangan sebagai berikut:

 

  • Bagian Hukum dan Perundang-undangan mempunyai tugas memimpin, melaksanakan dan mengkoordinasikan perumusan peraturan perundang-undangan, mempublikasikan dan mendokumentasikan produk-produk hukum, memberikan bantuan hukum, serta memberikan pelayanan advokasi di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Untuk menyelenggarakan tugas, Bagian Hukum dan Perundang-undangan mempunyai fungsi :

a. merumuskan program kerja dan penetapan kinerja bagian hukum dan perundang-undangan;
b. menyusun Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) Bagian Hukum dan Perundang-undangan;
c. mengkoordinasikan perumusan Peraturan Daerah dan produk-produk hukum lainnya;
d. menelaah dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah;
e. menyiapkan bahan pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua unsur pemerintah daerah terhadap masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas;
f. koordinasi Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM;
g. memberikan pelayanan konsultasi hukum kepada semua unsur masyarakat terhadap maslah di bidang Hak Asasi Manusia (HAM); dan
h. melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya dan menghimpun, mempublikasikan serta melakukan dokumentasi hukum.

 

  • Bagian Hukum terdiri dari :

1. Sub Bagian Perundang-undangan.
2. Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM.
3. Sub Bagian Pengkajian dan Dokumentasi Hukum.

  • Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan.
  • Sub Bagian Perundang-undangan mempunyai tugas memimpin, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan perumusan rancangan peraturan perundang-undangan, menelaah dan mengevaluasi pelaksanaannya.

Untuk menyelenggarakan tugas Sub Bagian Perundang-Undangan mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan penyusunan Program Legislasi Daerah;
b. menyiapkan rancangan peraturan daerah dan meneliti produk hukum daerah lainnya;
c. menyusun konsep keterangan Bupati terhadap rancangan peraturan daerah yang akan dibahas di DPRD;
d. menyusun jawaban Bupati terhadap pemandangan umum dan pendapat akhir DPRD;
e. mengikuti perkembangan hukum pada umumnya yang menyangkut tugas pemerintah daerah;
f. menelaah dan mengevaluasi pelaksanaan produk hukum daerah;
g. menyusun program kerja dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sub. Bagian Perundang-undangan; dan
h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

 

  • Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM mempunyai tugas memimpin, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pembinaan serta mengumpulkan bahan dalam rangka penyelesaian sengketa hukum dan pelayanan advokasi di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Untuk menyelenggarakan tugas, Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM mempunyai fungsi :

a. menyusun konsep pembinaan dan penyuluhan yang berkaitan dengan hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;
b. mempelajari masalah sengketa hukum dan hal-hal lain yang terkait dengan Hukum Tata Usaha Negara;
c. menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang menyangkut bidang tugas pemerintah daerah;
d. memberikan bantuan hukum didalam dan diluar pengadilan kepada pegawai dalam lingkungan pemerintah daerah yang tersangkut perkara dalam hubungan kedinasan;
e. memberikan pelayanan konsultasi di bidang hukum dan HAM kepada masyarakat yang membutuhkan;
f. menyusun program kerja dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sub. Bagian Bantuan Hukum dan HAM; dan
g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

 

 

  • Sub Bagian Pengkajian dan Dokumentasi Hukum mempunyai tugas memimpin, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pembinaan di bidang pengkajian peraturan perundang-undangan dan produk-produk hukum lainnya, melakukan dokumentasi, publikasi produk-produk hukum, menerbitkan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas Sub Bagian Pengkajian dan Dokumentasi Hukum mempunyai fungsi :

a. melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan dan produk-produk hukum lainnya;
b. menyusun konsep jaringan dokumentasi, informasi hukum pemerintah daerah dan mengklasifikasikannya menurut tahun serta materinya;
c. menyusun konsep katalog hukum dari peraturan perundang-undangan pusat dan pemerintah daerah;
d. menyusun konsep kodifikasi produk hukum pusat maupun daerah dan mengklasifikasikan menurut tahun dan materinya;
e. mendokumentasikan produk-produk hukum pusat maupun daerah;
f. mengundangkan, menerbitkan lembaran daerah dan tambahan lembaran daerah;
g. melaksanakan publikasi produk hukum daerah;
h. menyusun program kerja dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sub. Bagian Pengkajian dan Dokumentasi Hukum; dan
i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

 

 

  • Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekertariat Daerah Lombok Barat didukung oleh :
  1. Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 1 (satu) Kepala Bagian, 3 (tiga) Kasubbag, 8 (delapan) staf.
  2. Sumber daya organisasi lainnya, seperti:

a. Sarana gedung beserta perlengkapannya;
b. Sarana transportasi;
c. Sarana Komunikasi;
d. Prasarana kerja sesuai kebutuhan.